Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Dalam Demokrasi
Pertemuan 5
Nama : Tuntun Alief Muliadin
NIM : 12183751
Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Dalam Demokrasi
A. Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
Sejalandengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan memdeskripsikan kembali konsep kewajiban dan hak warga negara serta bentuk hubungan keduanya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Setelah melakukan pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah “strong sense ofentitlement”.
B. Perlunya Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia
Pada uraian di atas Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa dalam hal ini raja atau sultan sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia
Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh ihwal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.
D. Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah Perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah Amandemen tersebut.
1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu.
Pengetahuan dan Teknologi
2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara.
4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.
e. Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.
Komentar
Posting Komentar